Terbit
26/8/2022
Diperbarui
26/8/2022

Apresiasi untuk Ganjar 2018: PTSP Terbaik Nasional hingga BPJS Award

Sejak menjabat mulai Agustus 2013, Ganjar gencar mereformasi birokrasi. Hal-hal terkait pelayanan publik terus disederhanakan.
Pameran Djuminten Dolan di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kota Surakarta Rabu (15 Juni 2022) yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foto: Kompas.com/Fristin Intan Sulistyowati

PADA tahun kelima (2018) memimpin Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali memperoleh sejumlah apreasiasi atas kinerja dan terobosan yang dilakukannya. Beberapa di antaranya mengulang capaian yang telah ditorehkan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satunya adalah penghargaan Investment Award 2018 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penilaian berfokus pada kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Hasilnya, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jawa Tengah menjadi yang terbaik nasional, disusul Jawa Timur dan DKI Jakarta. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, disaksikan oleh Kepala BKPM yang saat itu dijabat oleh Thomas Lembong.

Menurut Thomas, pemeringkatan PTSP dilakukan untuk memotret kondisi faktual di daerah, mengukur penyelenggaraan perizinan dan non perizinan penanaman modal daerah untuk mendongkrak mutu pelayanan publik.

"Semoga penghargaan ini bisa mendorong peningkatan pelayanan perizinan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan kemudahan berusaha di daerah," kata Thomas di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis 12 Juli 2018, seperti dilansir Viva.co.id.

Sejak menjabat mulai Agustus 2013, Ganjar gencar mereformasi birokrasi. Hal-hal terkait pelayanan publik terus disederhanakan. Pelayanan investasi harus lebih mudah, murah, cepat dan tanpa pungli. Hasilnya, realisasi investasi di Jawa Tengah menanjak signifikan dari tahun ke tahun. (Baca: Birokrasi Tanpa Pungli, Jateng Ramah Investasi)

Di bidang ketenagakerjaan, Jawa Tengah meraih Juara I Paritrana Award 2017 dari BPJS Ketenagakerjaan, menyisihkan Jawa Timur dan DKI Jakarta masing-masing di urutan kedua dan ketiga. Penghargaan diserahkan pada 31 Juli 2018 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Paritrana Award adalah apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang  mendukung penuh implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja.

Diketahui, Ganjar terus mendorong agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya di sektor formal, tetapi juga sektor informal. Dengan begitu, para pekerja informal juga dapat merasakan perlindungan kesehatan.  

Di sektor ekonomi makro, tahun itu Jateng kembali mendapat penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Nasional se-Jawa-Bali dari Bank Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Juli 2018. Sebelumnya, penghargaaan serupa diperoleh pada 2015 dan 2016.

Keberhasilan Jawa Tengah mengendalikan inflasi tidak terlepas dari adanya aplikasi Sistem Informasi Harga Produksi Komoditi (SiHaTi). Dibangun sejak awal Ganjar menjabat sebagai gubernur, SiHaTi membuat pergerakan harga dan produksi komoditas dapat diketahui lebih cepat. (Baca: Aplikasi SiHati dan Pengendali Inflasi Terbaik Nasional)

Di bidang pemerintahan, pada 2018 Jawa Tengah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna memberi apresiasi atas capaian itu. Sebab, itu adalah untuk ke tujuh kalinya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat opini WTP.

“Pemeriksa kami dapat mengakses dan menguji seluruh dokumen yang dibutuhkan. Ini bukti komitmen (Pemprov Jateng) untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” kata Agung seperti dilaporkan Suaramerdeka.com, 28 Mei 2018.

Pencapaian itu tidak terlepas dari pembenahan birokrasi dan sistem pengendalian internal yang diinisasi Ganjar Pranowo. Sejak awal Ganjar menata ulang sistem pemerintahan berbasis online, rutin melakukan inspeksi lapangan, hingga memecat anak buah yang dianggap berbuat curang.

Pada 23 Juli 2018, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi terbaik nasional penggerak pengembangan kabupaten/kota layak anak. Penghargaan datang  dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA-RI).

Selain itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mendapat penghargaan terbaik nasional dari Kementerian PPPA RI.[] YAS

Berikut adalah penghargaan lain yang diraih Pemprov Jawa Tengah pada 2018:

  • Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha (peringkat III) dari Kementerian Dalam Negeri RI
  • Pemerintah Daerah Terbaik I dalam Bidang Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018. Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
  • Anugerah PWI Jateng sebagai birokrat peduli seni budaya dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng.

Daftar apresiasi bisa dicek di sini.