Apresiasi untuk Ganjar: Empat Kali Berturut-turut Bawa Jateng Raih Predikat A Reformasi Birokrasi

Ujung dari reformasi birokrasi yang paling utama adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, mudah dan cepat. Tak hanya kesiapan dan sumberdaya yang mumpuni, namun juga dibutuhkan komitmen yang besar.

Upaya perbaikan di sektor pelayanan publik inilah yang terus dipegang Ganjar Pranowo sejak pertama kali dilantik sebagai gubernur. Inovasi tidak berhenti dikembangkan. Kanal aduan juga dibuka selebar-lebarnya, baik lewat medsos maupun website.

Bukan sekedar formalitas belaka, laporan maupun aduan yang datang dari masyarakat akan Ganjar teruskan kepada pejabat yang membidangi, bahkan wajib direspon dalam satu kali 24 jam.

Hasilnya kini mulai dirasakan. Pelayanan publik di Pemprov Jateng jadi lebih mudah dan cepat. Segala macam praktik pungli juga tidak lagi ditemui.

Atas pencapaian itu, kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pun memberikan apresiasi kepada Ganjar dan jajarannya di Pemprov Jateng. Keberhasilan itu, membawa provinsi Jawa Tengah kembali beroleh predikat A dalam Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2022.

Penghargaan ini pula artinya jadi yang ke-empat kalinya sejak 2018 Jateng berturut-turut mendapat predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Penghargaan itu diserahkan oleh Menpan RB Abdulah Azwar Anas dan diterima langsung oleh Ganjar Pranowo pada Selasa, 6 November 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.  

Menurut Menpan RB, penghargaan tersebut merupakan akhir dari serangkaian proses evaluasi kepada seluruh instansi pemerintah di tahun 2022.

"Penganugerahan ini merupakan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah memberikan upaya terbaiknya dalam mengelola birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya, seperti disalin dari laman resmi Menpan RB.

Bagi Ganjar sendiri, penghargaan tersebut merupakan motivasi untuk terus berbenah di bidang reformasi birokrasi. Ganjar pun meyakini, reformasi birokrasi akan selalu bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik dan optimal.

Maka target terdekat saat ini, Ganjar menginginkan seluruh kabupaten/kota semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya Ganjar mendorong dihadirkananya Mal Pelayanan Publik (MPP) bagi kabupaten/kota yang belum ada.

Keberadaan MPP ini menjadi penting karena memudahkan masyarakat dalam mengurus segala keperluan hanya di satu tempat. Seperti  administrasi kependudukan, perijinan usaha, ataupun kebutuhan urusan lainnya.

Sejauh ini, dari 35 kabupaten/kota yang ada, Jateng telah memiliki 22 MPP yang tersebar di berbagai wilayah. Ganjar pun menargetkan kehadiran MPP bisa seratus persen.

"Maka saya minta seluruh Jawa Tengah yang belum ada Mal Pelayanan Publik, segera buat, itu tidak sulit dan hanya butuh mau saja untuk melakukan itu," ujar Ganjar sebagaimana diberitakan Liputan6.com.

Sebagai informasi tambahan. Sebanyak 22 MPP yang dimiliki Jateng tersebut antara lain MPP Pemprov Jateng, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, dan Kota Salatiga.

Kemudian Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap.

‍