Terbit
12/4/2022
Diperbarui
13/8/2022

Bangsa Beradab dengan Gerakan Antikorupsi

Selama dua periode memimpin Jawa Tengah, dua tipe yang dinilai melekat pada diri Ganjar Pranowo: tegas dan karismatik.
MI/Susanto

PEMAHAMAN ini lama viral di publik. Pemimpin baik ialah yang mampu mengelola, mengarahkan, memotivasi hingga menggerakkan bawahan untuk mencapai visi dan misi yang hendak dicapai bersama-sama.

Selanjutnya, setiap pemimpin pasti memiliki kebiasaan, sifat, temperamen, watak dan kepribadian yang unik dan khas. Gaya dan tingkah lakunya akan membedakan dirinya dari orang lain. Style ini pula yang akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya.

Dari situ, muncul kemudian tipe-tipe kepemimpinan. Apakah ia tergolong pemimpin karismatik, paternalistik, militeristik, otokratis, populis, administratif, atau demokratis. Ganjar Pranowo, misalnya. Selama dua periode memimpin Jawa Tengah, setidaknya ada dua tipe yang dinilai melekat pada dirinya: tegas dan karismatik.

Ketegasan dan karisma ini tampak dari komitmen Ganjar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Hal itu ia tunjukkan lewat kemampuan memaksimalkan kreativitas, yang didukung oleh integritas dirinya untuk menjadi pribadi yang berkomitmen penuh pada tegaknya pemerintahan bersih (clean government).

Banyak bukti yang menunjuk keberhasilan Ganjar dalam memimpin gerakan antikorupsi, yang ia sebut sebagai komitmen dari warga bangsa yang beradab. Yang membanggakan ialah penghargaan yang diterima berkali-kali dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 2020, Jateng menyabet empat penghargaan antikorupsi dari KPK terkait dengan pengelolaan gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Banyak kalangan menilai, dalam pemberantasan korupsi, Ganjar terbukti berhasil memberi harapan dan kepercayaan pada publik terhadap pengelolaan pemerintahan bersih.

Itu dimulai dari pribadi Ganjar sendiri dan lingkup Pemprov Jateng. Selama sembilan tahun menjabat, tidak terendus, bahkan hampir tak terekspose fenomena korupsi di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng.

Komitmen pemberantasan korupsi juga ditunjukkan dengan terus mendorong para bupati/wali kota untuk menjaga integritas pribadi atau pengelolaan keuangan daerah secara transparan, rasional, dan akuntabel lewat dukungan maksimal teknologi informasi.

Ganjar menekankan betul pemanfaatan e-government. Yakni, tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Baik untukmenciptakan keterbukaan dalam kebijakan maupun pengelolaan anggaran pemprov di berbagai OPD. Juga, pengelolaan kebijakan yang terbuka terhadap saran dankritik dari masyarakat melalui media sosial.

Kunci keberhasilan Ganjar: mampu tampil sebagai gubernur sekaligus figur yang memiliki relasi harmonis dengan DPRD, kekuatan politik, serta elemen sosial yang majemuk. Ganjar dinilai berhasil membawa perubahan di daerah yang dipimpinnya. Bahkan, apa yang dilakukan tidak sekadar reformasi, melainkan revolusi, karena perubahannya menyeluruh di semua bagian.

dfdfadfaf

Revolusi Ganjar dilakukan dengan memberi contoh lebih dulu, bagaimana menunjukkan integritas tinggi dengan tidak minta setoran. Pengaruhnya besar. Jika kultur setoran itu terus-menerus berlangsung, niscaya akan berdampak sistemik. Bukan cuma berpengaruh pada internal pemerintahan, melainkan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

Itu sekaligus terjemahan benderang dari slogan ”MbotenKorupsi, Mboten Ngapusi” milik Ganjar, yang didengungkan saat mengikuti PilgubJateng 2013. Tagline ini punya dua arti. Yakni, tidak mengambil yang bukan haknya dan menjalankan program yang telah dijanjikan.

Selain menghapus kultur setoran, komitmen pemberantasan korupsi juga ditunjukkan Ganjar lewat lelang jabatan tanpa intervensi. Sumarno mengaku menjadi produk dari kebijakan tersebut. Saat melamar untuk posisi Sekda Jateng, kompetensi dan profesionalitas menjadi faktor utama. Bukan soal kedekatan.

Dengan talent scouting melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara dan panitia seleksi independen, yang dibahas bukan lagi urut umur, lobi, dan kedekatan, melainkan kompetensi dan profesionalitas. Rekrutmen tanpa intervensi ini telah dibuktikan dengan terpilihnya sejumlah pejabat dari kabupaten/kota yang kini mengisi posisi penting di Pemprov Jateng.[]