Capres-Cawapres Diminta Pikirkan Isu Polusi Udara, Ganjar Pranowo Siapkan Desa Mandiri Energi

JAKARTA - Tahun depan, Indonesia akan kembali menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. Di tengah banyaknya isu yang muncul, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah masalah polusi udara.

Edbert Gani Suryahudaya, seorang peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Center for Strategic and International Studies (CSIS) menggarisbawahi bahwa sementara kesadaran masyarakat mengenai polusi udara semakin meningkat, komitmen sektor politik terhadap isu ini masih belum memadai.

"Politisi maupun pemangku kebijakan kita masih sedikit sekali yang punya kesadaran terhadap isu polusi udara. Tinggal bagaimana mereka yang punya akses, yang punya kekuasaan, yang punya bargaining power yang relatif. Kepada para politisi yang ingin mengangkat isu ini, layak untuk dibahas," ujar Gani (2/11/2023).

Lebih lanjut, Gani menjelaskan bahwa isu polusi udara seringkali kurang mendapat perhatian dalam diskusi politik dibandingkan dengan isu-isu lain seperti lapangan kerja dan kebutuhan dasar.

Namun, dia melihat potensi peningkatan kesadaran, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah perkotaan, seiring dengan munculnya dampak buruk polusi udara yang semakin nyata.

“Isu polusi udara ke depan akan semakin berkembang dari level masyarakat. Sedangkan dari level pemerintah memang bisa dibilang lebih minim lagi, karena memang politisi maupun pemangku kebijakan kita masih sedikit sekali yang punya kesadaran terhadap isu polusi udara,” imbuhnya.

Gani menekankan pentingnya membuat masyarakat peduli tentang isu lingkungan, khususnya polusi udara. Saat isu lingkungan menjadi perhatian umum di kalangan warga, politisi akan terdorong untuk mengatasi masalah ini secara serius.

Salah satu calon presiden (Capres) yaitu Ganjar Pranowo terlihat ingin menerapkan program Desa Mandiri Energi (DME) miliknya di Jawa Tengah untuk Indonesia.

Ganjar Pranowo menjadi salah satu gubernur yang mendapat penghargaan dari Bappenas karena mewujudkan ekonomi sirkuler melalui program desa mandiri energi di Jateng.

Kesuksesan program ini menjadi fondasi kepercayaan diri Ganjar Pranowo untuk mengaplikasikannya pada seluruh Indonesia untuk konservasi energi yang lebih baik dan mengurangi polusi yang ada.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendorong Program Desa Mandiri Energi (DME) sejak tahun 2012.

Melansir dari salah satu media nasional, hingga Juni 2023, sebanyak 2.421 desa telah diakui sebagai DME mencakup 28,2% dari total 8.562 desa dan kelurahan di Jawa Tengah. Desa-desa ini dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu DME mapan, berkembang, dan inisiatif.

Penilaian untuk kategori ini mencakup berbagai aspek, seperti pendanaan, manajemen, tingkat pemanfaatan, dampak ekonomi, dan inovasi. Program Desa Mandiri Energi memiliki tujuan untuk memungkinkan masyarakat mengurangi ketergantungan mereka pada sumber energi fosil dan beralih ke sumber energi yang ramah lingkungan.

Sumber energi ramah lingkungan ini mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), panas bumi, serta pemanfaatan energi non-listrik seperti biodiesel, biogas, biomassa, dan gas rawa (biogenic shallow gas).

Secara umum, sebuah desa dikategorikan sebagai DME mapan jika telah mencapai tingkat pemanfaatan EBT yang luas, telah membangun infrastruktur EBT dengan dukungan masyarakat, kelembagaan berjalan dengan baik, iuran terkumpul, dan adanya inovasi.

Sementara itu, DME kategori berkembang memiliki infrastruktur EBT, baik yang berasal dari pemerintah, swasta, atau pihak lain, meskipun lembaga ini belum berjalan secara optimal. DME kategori inisiatif memiliki karakteristik pemanfaatan EBT yang masih bersifat individu dan lembaga yang belum berfungsi dengan baik.

Sebagian besar DME di Jawa Tengah masih termasuk dalam kategori inisiatif. Secara rinci, hingga Juni 2023, terdapat 25 DME mapan, 158 DME berkembang, dan 2.238 DME inisiatif.

Prestasi Jawa Tengah dalam pengembangan EBT ini mendapatkan pengakuan nasional. Gubernur Ganjar Pranowo bahkan diundang oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) sebagai salah satu co-chair Civil 20 (C20 Indonesia) untuk berbagi keberhasilannya dalam pengembangan EBT dalam acara G20 side event dan Energy Transition Working Group (ETWG) Meeting di Bali.

Prestasi dirinya dalam transisi energi dengan program DME telah membutkikan kepedulian Ganjar untuk menciptakan ekonomi sirkuler, konservasi energi, dan pengurangan polusi udara. Ganjar menuangkan keinginannya untuk membuat Desa Mandiri Energi secara masif dalam visi dan misinya yang tergabung dalam kategori pengembangan ekonomi hijau.

‍