Terbit
9/2/2024
Diperbarui
9/2/2024

Diskusi dengan Walhi, Ganjar Siap Review Izin Tambang dan Sawit Jika Terpilih

Menurut Ganjar, jika terdapat data yang lengkap atas kondisi tambang dan sawit, hal itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi yang akan diambil apabila sudah memiliki kewenangan nanti.
dok.ist

Jakarta - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan akan me-review terkait dengan izin tambang dan perkebunan sawit apabila nanti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) periode 2024-2029.

Hal itu diakui Ganjar, usai berdiskusi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) tentang banyak hal, utamanya soal peninjauan kembali izin tambang dan sawit.

"Nah, tadi ada banyak masukan sih, kalau kita lihat tambang kita ada berapa, di mana, kondisinya seperti apa. Perkebunan kita ada di mana, kondisinya seperti apa," kata Ganjar di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Menurutnya, apabila bisa mendapatkan data yang lengkap atas kondisi tambang dan sawit, hal itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi yang akan diambil apabila sudah memiliki kewenangan nanti.

"Dan itu bisa kita analisis dengan cukup lengkap. Nah kalau itu sudah ada maka mari kita buat perlakuan. Satu, kalau tadi diberikan ya sudah distop maka pengusaha juga ketakutan toh? 'wah punya gua diambil', enggak bisa," ujarnya.

"Tapi yang mau nambang entar dulu ya, kita seimbangkan dulu, perusakan alamnya sudah cukup parah. Maka hal-hal yang seperti ini kita bisa dudukkan untuk ambil keputusan dalam me-review tadi," ucap Ganjar menambahkan.

Kekhawatiran Walhi

Hal itu sejalan dengan hasil diskusi. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi mengakui bahwa Ganjar setuju atas usulan review terkait izin ekonomi ekstraktif seperti tambang dan sawit.

"Tadi kami menyampaikan untuk sudah darurat ekologis sekarang, sudah menjadi kebutuhan me-review kebutuhan ekstraktif lakukan pencabutan izin, dan hentikan penerbitan izin baru. Dan semua ini bisa diwujudkan kalau demokrasi kita pulih," kata Zenzi.

"Kami masyarakat sipil khawatir di periode terakhir Pak Jokowi ini, kita mengarah kembali ke Soeharto di periode keduanya," tambahnya.