Gunakan Medsos untuk Menyerap Aspirasi hingga Bawa Jateng Sebagai Provinsi Paling Informatif

Pimpinan Redaksi Detikcom, Alfito Deanova Ginting menilai, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo termasuk sosok yang pertama mengawali penggunaan medsos di kalangan pejabat publik.

Pernyataan itu dia lontarkan saat berbincang-bincang dengan Ganjar dalam program Blak-blakan Detikcom. Saat itu tim Detikcom juga turut mengikuti aktivitas kerja guburnur ke Brebes dalam rangka penanganan dan pencegahan stunting.

Menurut Alfito, penggunaan medsos bagi pejabat memiliki resiko tersendiri. Salah satunya bisa dianggap pencitraan. Ganjar pun menanggapi hal itu dengan keterbukaan. Menurutnya, apa yang dilakukan bukan pencitraan semata, namun membangun citra secara konsisten apa yang dikerjakan selama ini.

"Saya memang membangun citra kok, bohong aja kalau ada institusi atau individu nggak bangun citra, bohong itu. Tapi konsisten nggak, apa yang kita kerjakan?" kata Ganjar seperti dilansir dari Detikcom.

Pencitraan akan dianggap negatif menurut Ganjar jika yang dikerjakan hanya saat itu saja, tidak ada yang sebenarnya dikerjakan, atau tak berkelanjutan.

Sampai sekarang Ganjar memang masih cukup aktif menggunakan medsos. Bukan hanya untuk memperlihatkan aktivitas maupun pencapainnya. Media sosial baginya juga digunakan sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat, termasuk menerima aduan-aduan.

Ganjar bahkan menganggap medsos adalah blusukan di era modern. Sebab dari sana ia bisa mengetahui kondisi dan permasalahan warga yang disampaikan lewat medsos. Tak jarang, Ganjar langsung merespon aduan-aduan tersebut.

Adanya dugaan penyekapan puluhan WNI di Kambojo juga Ganjar ketahui dari aduan yang disampaikan warga ke akun Instagramnya. Sang pelapor meminta tolong kepada Ganjar agar bisa segera dibantu.

Tak menunggu lama begitu mendapat aduan tersebut, Ganjar langsung koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pengecekan. Dari sana kemudian diketahui 54 WNI di Kamboja tersebut telah mengalami penipuan dan langsung segera diurus kepulangannya.

Kehadiran pemerintah di tengah persoalan rakyat memang sangat diharapkan. Apalagi bagi seorang pemimpin, mendengarkan suara rakyat sudah menjadi harga mati.

Ganjar sepertinya memahami sikap itu. Ia buka telinga lebar-lebar. Bahkan, untuk mengakomodir seluruh aduan, Ganjar juga membuat kanal aduan yang dinamai Laporgub. Kanal aduan ini bisa diakses masyarakat melalui website maupun di berbagai platform media sosial.

Bisa dibilang kanal aduan ini cukup efektif sebagai penyambung lidah rakyat. Tanpa harus melewati proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, warga Jawa Tengah bisa langsung berkomunikasi dengan pimpinannya.

Keluhan warga terkait proses pembangunan, infrastruktur, ataupun berbagai persoalan lainnya bisa cepat direspon. Penerapan sistem ini menurut Ganjar juga sebagai pembelajaran politik informasi bagi masyarakat Jateng.

Khusus untuk tahun 2022 saja, aduan yang masuk mencapai 1.016 laporan. Untuk laporan selesai dikerjakan sebanyak 418. Laporan yang masih dalam proses pengerjaan 11 laporan. 26 laporan ditolak. Sedangkan sisanya masih proses verifikasi. 

‍
Ajak Bupati dan Wali Kota

Agar aspirasi masyarakat semakin cepat direspon, Ganjar juga mengajak bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk membuka kanal aduan yang mudah diakses warga. Ia juga meminta seluruh kepala daerah serta dinas-dinas memiliki akun media sosial untuk mempermudah melayani masyarakat.

"Jangan bicara reformasi birokrasi dan pelayanan optimal, jika media sosial saja kita tidak punya sehingga masyarakat kesulitan melapor dan menyampaikan sesuatu,” ujar Ganajr dilansir dari Berita Satu.

Ganjar meminta semua aktif merespon keluhan yang datang di masing-masing bidang. Selain itu medsos juga dimanfaatkan menyampaikan seluruh kinerja. Dengan begitu, publik akan tahu bagaimana akuntabilitas pemerintah.

Laporan masyarakat faktanya tidak melulu soal pembangunan dan masalah yang terkait dengan pemerintahan. Untuk itu, Ganjar juga membuka kanal aduan yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

Tentu kanal aduan ini tertutup. Tujuannya, agar identitas pelapor tidak bocor ke publik. Ini juga sebagai jaminan jika Ganjar bisa dipercaya ingin membantu dan benar-benar melindungi korban.

"Saya minta masyarakat percaya. Saya selalu tekankan ke jajaran, hati-hati menangani kasus kekerasan seksual ini. Kadang sudah tertutup, tapi tetap bocor dan viral di media sosial, sehingga korban jadi sasaran bullying. Kekerasan seksual harus betul-betul kita cegah, edukasi terus-menerus dan kalau soal anak, saya tegaskan jangan pernah diekspos," tegasnya dikutip dari Liputan6.

‍

Empat Kali Bertutut-turut, Jateng Terima Penghargaan Provinsi Paling Informatif

Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah berhasil menerima penghargaan sebagai provinsi paling informatif selama empat kali berturut-turut sejak 2018.

Pada Selasa 1 November 2022, Ganjar Pranowo pun menghadiri acara tahap uji publik yang diadakan Komisi Informasi di Jakarta karena Jateng kembali menjadi kandidat. Di hadapan sejumlah panelis, Ganjar memaparkan terkait keterbukaan informasi publik yang sudah dilakukannya di Jawa Tengah.

Memang jika menengok jauh ke belakang, masyarakat semula sering kesulitan untuk memperoleh informasi publik. Masyarakat harus datang ke kantor jika ingin mendapatkan informasi ataupun menyampaikan keluhan. Pun belum tentu direspon.

Oleh sebab itu, Ganjar pun membuat terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Ada yang berupa aplikasi, maupun website.

Misalnya bagi Masyarakat yang mau mendapatkan informasi kerja, ada e-Makaryo. Kalau ada yang ingin mengakses sistem keuangan ada Government Resources Management System (GRMS). Kemudian jika ada yang ingin mengetahui usulan-usulan Musrenbang, masyarakat bisa mengakses e-Rembugan.

Selain website dan aplikasi, Ganjar lagi-lagi juga mengoptimalkan media sosial (medsos) sebagai upaya memberikan keterbukaan informasi publik yang lebih luas. Sebab keterbukaan informasi publik menurutnya tidak cukup hanya menggunakan website atau aplikasi. Di luar sana, masih banyak masyarakat yang belum memahami hal itu.

Sedangkan media sosial kini hampir semua orang memiliki dan masyarakat juga sudah familiar menggunakannya. Karenanya Ganjar meminta semua OPD di Jateng memiliki medsos. Dengan akun medsos itulah, disampaikan rencana dan program kerja OPD di Jateng, sebagai bentuk keterbukaan pada publik.

“Tidak hanya soal informasi, namun akun medsos ini juga bisa menjadi tempat aduan masyarakat yang paling efektif. Risikonya ya hanya di-bully, tapi banyak lho yang bisa kita selesaikan melalui medsos ini,” jelasnya seperti juga diberitakan Tribunnews.

Sekilas itulah jalan pengabdian yang dilakukan Ganjar Pranowo dalam membawa birokrasi Jateng yang lebih melayani. Seorang pemimpin memang bukan hanya bertugas membuat kebijakan semata, namun juga dituntut untuk melenyapkan tembok pembatas dengan rakyatnya.

‍