Mengubur Dalam-dalam Tradisi Jual-Beli Jabatan

Jual beli jabatan menjadi momok tersendiri di lingkungan birokrasi. Dengan cara-cara kotor ini, pejabat yang tak memiliki kompetensi di bidangnya bisa menduduki jabatan lebih tinggi hanya karena membayar.

Tentu saja kondisi ini berdampak dengan pelayanan publik. Gambarannya sederhana, uang yang sudah dikeluarkan membuat pejabat mencari celah untuk korupsi.

Rumor itu juga pernah membayangi birokrasi di lingkungan Pemprov Jateng. Bahkan pernah mencuat kasus ada oknum Satpol PP yang menjadi calo. Oknum tersebut menjanjikan orang bisa bekerja di pemprov dengan memasang tarif khusus.

Perlahan namun pasti momok itu hilang di era Ganjar Ganjar Pranowo. Sektor birokrasi ia benahi. Segala praktik korupsi, kolusi nepotisme pun dibabat habis dengan akses keterbukaan publik yang diterapkannya.

Untuk mengisi jabatan tinggi di lingkungan pemprov jateng, Ganjar membuat kebijakan baru, yakni sistem lelang jabatan.

Persisnya, lelang jabatan merupakan sistem lelang bagi PNS untuk menempati posisi tertentu. Siapa pun yang memenuhi kualifikasi, boleh ikut bersaing. Peluang pun terbuka bagi pejabat asal daerah, bukan saja di lingkup Pemprov Jateng. Dalam pelaksanaanya, dibentuk tim independan dan melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Cara ini cukup efektif menghilangkan peluang-peluang oknum menjadi calo pejabat dan mengubur dalam-dalam praktek kotor tersebut. Sebab, proses lelang jabatan yang digagas Ganjar ini mengedepankan transparansi. Semua orang bisa melihat proses penempatan jabatan secara terbuka.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono juga mengakui proses lelang jabatan yang dilakukan Gubernur Ganjar merupakan cara efektif menghapus praktik buruk jual beli jabatan.

"Dengan mekanisme itu, para pejabat tidak lagi mengandalkan kenalan atau uang untuk memperoleh jabatan, namun harus bersaing secara sehat dan meningkatkan performa kinerjanya," ujarnya dilansir dari Antara.

Dari terobosan Ganjar itu, muncul pejabat yang kini berada di Top Level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng, berasal dari pelosok daerah Jawa Tengah. Sebut saja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jateng Imam Maskur. Sebelum didapuk menjadi Kabiro Kesra, dia adalah Camat di Kedungbanteng-Tegal.

Ada juga nama Jumeri. Dengan sistem lelang jabatan, dia yang semula kepala sekolah SMKN di Bawen, bisa menduduki posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Dan saat ini, Jumeri menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Terbaru, Kepala Disdikbud Jateng Uswatun Hasanah, merupakan buah dari kebijakan lelang jabatan di masa Ganjar Pranowo. Sebelum memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Uswatun adalah Kepala SMA Negeri 1 Purwantoro-Wonogiri.

Demikianlah jalan kebaruan yang secara konsisten dipegang Ganjar untuk menciptakan birokrasi yang tranparan dan akuntabel di lingkungan Pemprov Jateng. Dengan cara ini, pelayanan publik pun bisa jauh lebih optimal.

‍