Nelayan Indramayu Curhat Dipalak 'Bajak Laut', Ganjar: Kita Sikat!

Indramayu - Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo melakukan kampanye Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Ada momen seorang nelayan curhat soal 'Bajak Laut'.

Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (23/12/2023), mulanya Ganjar menyapa para nelayan dan masyarakat yang hadir. Ganjar mengatakan potensi laut di Indramayu sangatlah besar. Namun, sumber daya laut yang ada harus dikelola dengan baik.

"Tapi ketika 2/3 laut ini tidak kita kelola dengan baik, rasanya tuhan, Allah memberi kita rezeki di depan mata kita kok nggak dikelola dengan baik, ada yang salah rasanya," kata Ganjar di lokasi, Sabtu (23/12/2023)

Ganjar meminta perwakilan nelayan untuk maju ke depan. Nelayan yang diketahui bernama Amir tersebut lantas curhat kepada Ganjar. Pria yang sudah menggeluti profesi tersebut selama 10 tahun lamanya curhat ada 'bajak laut' yang menggangu para nelayan.

"Amir, ada masalah nggak?" tanya Ganjar.

"Bajak laut resikonya," jawab Amir.

Ganjar Pranowo pun terkejut mendengar hal tersebut. Amir lalu mengatakan, sosok 'Bajak Laut' yang dimaksud yakni preman yang kerap memungut sejumlah uang dari para nelayan.

Amir menyebut dirinya dan nelayan lain diminta uang sebesar Rp 2 juta-Rp 5 juta. Para bajak laut tersebut berdalih uang tersebut dipungut untuk biaya keamanan.

"Iya minta jatah, pernah satu minggu kontrol, minta uang. (Pungutan biaya) keamanan, seperti preman. Rp 5 juta paling kecil Rp 3 juta. Dikasih, biar saya nyari ikannya nggak disuruh keluar dari wilayah," jelas Amir.

Ganjar mengatakan, apa yang dilakukan para bajak laut tersebut jelas termasuk kategori pungli. Ganjar berjanji akan menindaklanjuti para pelaku.

"Termasuk Pungli itu, itu termasuk Pungli yang masuk dalam hitungan kita, sikat," kata Ganjar.

Ganjar menuturkan, ada lembaga dan instansi yang bertugas mengamankan wilayah laut Indonesia. Nantinya, lanjut Ganjar, dirinya akan berkoordinasi dengan instansi tersebut untuk menindaklanjuti dan memproses para pelaku.

"Inilah tugas dari Kementerian Kelautan dari Angkatan Laut untuk bisa membantu para nelayan kita. Seandainya mendapatkan (ancaman) itu harus ada tindakan penegakan hukum, kalau nggak, tentu mereka akan merasa bahwa ini sebuah kewajiban, padahal nggak ada itu. Kalau pengamanan Polair ya akan mengamankan. Maka nanti akan kita cek kalau itu benar-benar terjadi maka penegakan dilakukan," pungkasnya