Perjuangan Antikorupsi Berbuah Penghargaan KPK

APRESIASI itu datang dari Amirudin, Direktur Antikorupsi Badan Usaha di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari itu, Selasa, 5 April 2022, Amirudin datang ke Jawa Tengah dan menggelar rapat bersama Gubernur Ganjar Pranowo.

Amirudin bilang, Ganjar Pranowo tegas memberi instruksi kepada jajarannya dalam urusan pencegahan korupsi, terutama antara pemerintah sebagai regulator dengan pelaku usaha.

“Instruksinya jelas dari kepala daerah, ini bagus. Saya sangat apresiasi, terkait dengan arahan dan pembinaan Pak Ganjar kepada staf di Provinsi Jawa Tengah,” kata Aminuddin seperti dilaporkan jatengprov.go.id, Selasa, 5 April 2022.

Memimpin Jawa Tengah sejak Agustus 2013, Ganjar memang telah bertekad untuk menutup celah korupsi di daerahnya. Sebelum Ganjar menjabat sebagai gubernur, suap menyuap pejabat daerah seolah hal biasa.  Padahal, kebiasaan itulah yang merusak dan menggerogoti uang rakyat.

Hal pertama yang dilakukannya adalah mereformasi birokrasi. Pola jual beli jabatan dibabat habis. Sebaliknya, pejabat diangkat berdasarkan kompetensi dan kemampuannya.

Lima bulan setelah dilantik, tepatnya pada 17 Januari 2014, Ganjar menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi dengan KPK, disusul lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pemprov Jateng juga memprakarsai penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga eselon IV. Bahkan, para staf pun menyampaikan laporan harta kekayaannya. Sejumlah PNS mendapat tawaran naik jabatan jika bersedia menjadi pelapor tindak pidana korupsi di tempatnya bekerja.

Ganjar sendiri rajin melaporkan gratifikasi ke KPK. Ia pernah mengembalikan empat barang pemberian orang lain berupa jaket Harley, ornamen emas 24 karat seberat 10 gram, radia bermaterial kayu, dan satu set alat kosmetik yang diberikan untuk istrinya, Siti Atikoh.

Ganjar juga melakukan digitalisasi sistem pemerintahan. Misalnya dengan menerapkan e-government dan e-budgeting. Dengan begitu, semua menjadi transparan, siapa pun bisa mengakses dan memantau.

Langkah selanjutnya adalah melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Ganjar mewajibkan seluruh SKPD di Pemprov Jateng memiliki akun media sosial. Hasilnya, ada pegawai yang dicopot dari jabatannya karena laporan dari masyarakat.

Karena konsistensinya itu, pada 2015,  KPK mengumumkan Pemprov Jateng sebagai provinsi yang paling banyak melaporkan gratifikasi sepanjang tahun 2015. Sejak itu, Jawa Tengah menjadi langganan peraih penghargaan KPK di bidang pencegahan korupsi. Pada 2016, KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi untuk kategori Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Pada 2017, Jateng juga dinyatakan sebagai pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan LHKPN terbaik.

Puncaknya, pada Oktober 2019, KPK mengumumkan Jawa Tengah sebagai Provinsi Paling Berintegritas. Hal itu berdasarkan Survei  Penilaian Integritas yang dilakukan KPK terhadap 20 provinsi di Indonesia dan 6 kementerian/lembaga. Jawa Tengah menempati posisi teratas dengan nilai indeks 78,26. Disusul Jawa Timur di urutan kedua dengan nilai 74,96. Sedangkan DKI Jakarta menempati urutan ke-9 dengan nilai 68,45.

Ada empat hal yang dinilai KPK: budaya antikorupsi (mencakup transparansi, konflik kepentingan, keberadaan calo, nepotisme, suap, kerugian negara, dan penyalahgunaan wewenang oleh atasan), pengelolaan anggaran (risiko penyelewengan anggaran, perjalanan dinas fiktif, hingga pengadaan barang dan jasa), pengelolaan sumberdaya manusia (promosi, mutasi, dan kebijakan peningkatan kualitas SDM) dan sistem antikorupsi (keberadaan dan efektivitas sistem anti korupsi)

Pada 2021, pengakuan didapat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Lembaga itu mengganjar Jawa Tengah dengan Anugerah Meritokrasi 2021. Ini adalah penghargaan untuk provinsi yang menerapkan sistem pengangkatan pegawai berbasis kompetensi, bukan berdasarkan kolusi atau nepotisme. Hasilnya, Jawa Tengah meraih poin  335,5 mengungguli Pemprov Jawa Timur,  Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Sejumlah penghargaan yang diperoleh Ganjar itu membuktikan bahwa memberantas korupsi bukan hal yang mustahil. Jika pemimpinnya tegas dan bersungguh-sungguh, maka jajaran di bawahnya akan mengikuti. Ganjar Pranowo telah membuktikannya.[] YAS