Perjuangkan Gaji yang Layak untuk Guru dan Pengajar Agama

Belum layaknya upah guru honorer masih menjadi persoalan dilematis di beberapa daerah. Di saat kita mengangankan kualitas pendidikan yang bagus, tentu kesejahteraan tenaga pengajar juga tak bisa dikesampingkan. Itu adalah momok yang menjadi perhatian serius Gubernur Ganjar Pranowo.

Ganjar mengawali inisiasinya di satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Pemprov Jateng. Ia tetapkan honorium seluruh Guru Tidak Tetap (GTT) di SMA, SMK, dan SLB Negeri, menjadi setara UMK daerah masing-masing dan ditambah 10 persen. Kabut pekat yang menyelimuti pendidikan di Jateng pun perlahan-lahan memudar.

Kebijakan Ganjar yang berani itu langsung disambut gembira. Bayangkan saja, jika sebelumnya mereka hanya menerima Rp200 ribu perbulan, kini ada yang bisa mendapatkan Rp2,3 juta atau bahkan lebih. Tak hanya para pengajar, untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) di satuan pendidikan juga mendapat hak yang sama setara UMK.

Anggaran gaji GTT maupun PTT tersebut diambil dari APBD Pemprov Jateng. Tahun lalu misalnya dianggarkan Rp527,4 miliar untuk mengcover gaji 5.739 guru SMA, 6.543 guru SMK, dan 584 orang pengajar di SLB. Selain itu juga untuk 8.580 pegawai tidak tetap se-Jateng.

Lalu bagaimana dengan gaji para pengajar honorer SD dan SMP yang kewenangannya berada di bawah naungan pemerintah kabupaten/kota?

Ganjar tidak diam. Di berbagai kesempatan ia sering mengingatkan para bupati dan DPRD untuk ikut memperjuangkan kelayakan upah para guru honorer. Menurut Ganjar, menaikkan gaji guru honorer menjadi setara UMK sebetulnya tidak sulit asal ada kemauan yang kuat.

"Jangan bilang tidak ada. Kalau tidak ada, ya gaji kita (bupati/wali kota) yang dikurangi, jangan mereka guru honorer yang ditunda. Itu upah minimum lho, kasihan mereka. Padahal mereka ada yang sudah bekerja bahkan belasan tahun. Jadi tolong semua memperjuangkan itu," ujar Ganjar, seperti diberitakan viva.co.id.

Tak hanya itu, pada 2022, Ganjar juga mengangkat 9.024 guru honorer di Jateng menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Keberpihakan Ganjar pada pendidikan memang sudah terlihat sejak menjabat gubernur. Ia membuka akses pendidikan seluas-luasnya agar seluruh masyarakat, tak terkecuali dari kalangan keluarga kurang mampu, juga menikmati hak pendidikan yang sama.

Ganjar menggratiskan SPP pelajar. Ia juga mendirikan sekolah asrama gratis yang diberi nama SMK Jateng khusus untuk siswa berpestasi dari keluarga berekonomi rendah. Semula sekolah ini hanya didirikan di Semarang dan Pati. Namun karena manfaatnya begitu besar, sekolah itu kemudian didirikan juga di daerah-daerah lain yang keseluruhan kini berjumlah 18 sekolah. Semua kebutuhan siswa di sekolah ini seluruhnya ditanggung Pemprov Jateng. Dari mulai penginapan, makan, segaram, dan lain sebagainya.

Selain memperjuangkan upah gaji guru honorer, Ganjar juga memperhatikan peran pengajar non formal seperti guru ngaji di madrasah. Setiap tahun, para guru madrasah di Jateng rutin  diberi insentif. Ada sebanyak 211.123 orang pengajar keagamaan di Jateng yang menerima tunjangan itu, dengan total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp253,8 miliar.

Ganjar seperti telah meyakini bahwa hanya dengan SDM yang unggul, negara ini bisa melompat jauh ke depan. Salah satu caranya tak lain adalah dengan pendidikan yang murah, mudah, dan berkualitas. Di balik semua itu, tentulah ada pengabdian seorang guru yang tak terbatas nilainya.

‍