Terbit
29/8/2022
Diperbarui
29/8/2022

Provinsi Pelopor Digitalisasi Manajemen Pemerintah Daerah

‍Di awal penerapan sistem GMRS, Ganjar menemui berbagai rintangan, seperti kecakapan SDM, bahkan sempat menerima penolakan dari internal.
Foto: Humas Pemprov Jateng

AWAL Juni 2022 Prahesti Pandanwangi bertandang ke Jawa Tengah. Misinya adalah memonitor penerapan pemerintahan digital dan pelayanan publik terpadu di sana.

Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi di Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan NasionalRepublik Indonesia (PPN/Bappenas RI) itu mengapresiasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang diterapkan provinsi itu.

"Bukan main sudah langkahnya,” ujarnya dikutip dari Jatengprov.go.id,8 Juni 2022.

“Terlepas masih ada yang perlu dioptimalkan, apa yang sudah ada di Jawa Tengah ini, bukan lagi modal dengkul, tapi sudah modal otot.”

Pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi di Jateng, sebut dia, menjadi masukan bagi pemerintah pusat, yaitu sebagai solusi mengurai permasalahan di segala sektor.

Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir telah mengadopsi sistem digital ke dalam manajemen pemerintahan. Itu bermula pada 2014 atau tahun kedua Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur.

Kala itu, Ganjar kesulitan mengakses dan memperoleh anggaran maupun realiasinya dalam hitungan hari. Tercetuslah pemikiran untuk memanfaatkan teknologi digital supaya data keuangan yang dibutuhkan dapat diakses kapan dan dari mana saja.  

Hasilnya, lewat SK Gubernur Nomor 489 Tahun 2014, terbentuklah Government Resource Management System (GRMS) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya.

GRMS adalah kumpulan sistem aplikasi terintegrasi untuk menciptakan transparansi dan memudahkan pelayanan publik. Meski Pemkot Surabaya lebih dulu menerapkan sistem tersebut, di level provinsi ialah Jawa Tengah-lah yang menjadi pelopornya.

Sistem tersebut terdiri dari e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling,e-monev, e-sakip, dan e-GPH.

Untuk memastikan semua aplikasi tersebut bekerja dengan baik, dibentuk pula divisi jaringan dan infrastruktur bertanggung jawab atas akses jaringan dan media penyimpanan berbasis cloudserver.

Muara dari sistem ini ialah terintegrasinya antardata di internal birokrasi sehingga dapat dipantau dan dievaluasi secara waktu nyata (real-time). Contoh, jika ada Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD (dinas-dinas) yang realisasi anggarannya masih minim, dapat segera dievaluasi.

Dalam penelitian bertajuk "Inovasi Manajemen Pelayanan Publik MelaluiGovernment Resources Management System di Provinsi Jawa Tengah" (2020), Muhammad Nurul Huda menyebutkan sejumlah manfaat dari GRMS mengutip dari riset sebelumnya (Fanida & Niswah, 2015).

Sedikitnya ada enam yang disebutkan, antara lain biaya yang dikeluarkan berstandar dengan baik, detail rencana diketahui antarlini di lingkup pemerintahan, kuatnya pengendalian terhadap pengeluaran, akurasi kontrak pengadaan barang/jasa, transparansi data, dan motivasi kerja yang tinggi.

Di awal penerapan sistem itu, Jateng mengalami kendala di sana-sini, terutama soal input data lantaran masih sedikitnya sumber daya yang paham teknologi informasi. Sempat juga ada penolakan di internal.

Namun, sebagai pemimpin, Ganjar terus memotivasi bawahannya. Hasilnya, kini data serapan anggaran dan kinerja masing-masing SKPD dapat diakses secara real-time melalui sistem online.

Seorang kepala dinas bercerita, Gubernur Ganjar sering kali memantau SKPD mana yang sudah atau belum menindaklanjuti laporan yang masuk. Itu kemudian dibagikan keseluruh pimpinan SKPD, termasuk untuk bupati dan wali kota di level pemerintahan kabupaten/kota. Dengan begitu, keluhan yang muncul di masyarakat dapat langsung ditangani.  

Selain itu, integrasi data yang tersistem ini menghadirkan transparansi sehingga mampu meminimalisasi potensi terjadinya korupsi anggaran. Kita tahu, korupsi dalam berbagai modus menggerogoti keuangan negara, juga meruntuhkan sendi sosial maupun agama.

Berkat inovasi sistem pemerintahan berbasis digital itu, pada 28 Maret 2019 JawaTengah terpilih sebagai satu-satunya provinsi berpredikat sangat baik pada Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Saat menyerahkan penghargaan untuk Ganjar, Wakil Presiden RI saat itu Jusuf Kalla, dikutipdari Kompas.com, mengatakan pesatnya perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi lebih efisien, cepatdan terpadu dibanding sistem konvensional.

Pernyataan Kalla itu didukung oleh hasil penelitian dua peneliti dari Universitas Tidar,Magelang, yakni Rifka Dwi Apriliani dan Endang Kartini.

Dalam penelitian bertajuk “PeranGovernment Resources Management System pada Siklus Akuntansi Keuangan Negara (Studi Kasus Balai Pengelolaan JalanWilayah Jawa Tengah)” disimpulkan, bahwa pemanfaatan teknologi yang didukung kapasitas sumber daya manusia yang menjalankan teknologi itu dapat memaksimalkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.[] YAS