Salurkan Bantuan Keuangan Desa untuk Infrastruktur Hingga Pengentasan Kemiskinan

Di era Ganjar Pranowo, pembangunan di Jawa Tengah tidak hanya dipusatkan di perkotaan saja. Wilayah pedesaan juga diperhatikan. Terutama infrastruktur seperti jalan desa. Dengan begitu, ekonomi di desa-desa akan terus terangkat.

Salah satu upaya Ganjar membangun desa adalah dengan menggelontorkan Bantuan Keuangan (Bankeu) yang tak tanggung-tanggung. Angkanya terus meningkat setiap tahun.

Pada 2015 lalu, Ganjar menganggarkan Rp 2,2 triliun, tahun 2016 meningkat menjadi Rp 5 triliun, di 2017 Rp 6 triliun, 2018 Rp 6,7 trliun, dan 2019 menjadi Rp 7,8 triliun. Sementara untuk 2020 hingga 2022, angkanya tetap, masing-masing Rp Rp 8,1 triliun.

Tahun ini, jumlah bantuan terbesar diberikan ke Kabupaten Pati pada 824 lokasi, dengan nilai anggaran mencapai Rp135,155 miliar. Sedangkan terbesar kedua diterima Kabupaten Grobogan pada 636 lokasi, dengan nilai bantuan mencapai Rp 111,75 miliar.

Bankeu ini dipergunakan untuk pembangunan atau penyediaan sarpas di desa berupa drainase, pengaspalan, betonisasi, dan perbaikan kantor desa. Kemudian, perbaikan atau pembangunan talud, embung, energi terbarukan, kantor BUMDes, kios pasar desa, penyediaan air bersih, pengadaan kesenian, perpustakaan desa, hingga taman bacaan desa.

Tidak hanya itu, Ganjar juga memperhatikan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) di 7.809 tempat, dengan alokasi mencapai Rp 39 miliar.

Sebagaimana juga dikemukakan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng Didi Haryadi. Bahwasanya, bantuan itu merupakan wujud Pemprov Jateng untuk ikut berperan membangun desa-desa di Jateng.

Dengan terbangunnya sarana infrastruktur yang memadai, aktivitas warga di desa menjadi lancar. Kondisi ini pun akan berdampak dengan meningkatnya perekonomian warga.

“Karena untuk penanganan kemiskinan ini tidak hanya dari segi warganya atau masyarakatnya, tapi bagaimana mendukung agar kegiatan di desa lancar. Dari segi transportasi, dari segi pelayanan dasar seperti penyediaan air bersih, dari segi sarana dan prasarana yang ada, sehingga  pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan ke pemerintah desa,” ucap Didi dilansir dari IDN.‍

Keseriusan Ganjar dalam mengembangkan  desa sebenarnya sudah diperlihatkan sejak duduk di DPR RI. Sebagai Wakil Ketua Komisi II saat itu, ia turut melahirkan Undang-Undang Desa.

Bersama Kagama, Ganjar juga melahirkan Desa Inklusif, yang mengajak seluruh masyarakat aktif berpartisipasi dan memandang perbedaan dengan cara positif.

Dan kini, sebagai pemimpin Jateng, dedikasi Ganjar pada desa pun terus dibuktikannya.‍‍‍

Selain Dispermadesdukcapil, Ganjar juga mengarahkan OPD lain untuk ikut menangani benkeu ke pemdes. Seperti Disperkim dan Disporapar Jawa Tengah.

Masing-masing OPD punya bagian. Jika Dispermadesdukcapil pembangunan atau penyediaan sarana prasarana, Disperkim menangani bantuan RTLH. Sementara Disporapar bantuan pengembangan desa wisata yang kini jumlahnya sudah mencapai 818 desa yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

Sampai sekarang program-program tersebut pun masih sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

‍