Jejak Ganjar

Saat pendemi, Ganjar Pranowo juga mempercayakan kelompok perempuan rentan untuk memproduksi puluhan ribu face shield atau pelindung wajah.

Karena kemudahan itu, bisa dibilang kanal aduan ini cukup efektif sebagai penyambung lidah rakyat. Tanpa harus melewati proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, warga Jawa Tengah bisa langsung menyampaikan aspirasinya pada pemerintah.

Hingga akhir 2022, sebanyak 1.269.056 unit rumah tak layak huni di Jawa Tengah telah direnovasi. Kondisi rumah yang sebelumnya memprihatinkan, kini menjadi lebih sehat dan layak untuk ditinggali.

Sejak 2018 sampai sekarang, terhitung sudah ada 230 desa yang menerima bantuan gamelan dari Pemprov Jateng dengan total anggaran senilai Rp. 27 milyar.

"Kita kejar (angka stunting) kalau ada ibu hamil kita tanyai sudah periksa belum? rutin atau tidak? kandungan sehat atau tidak?, karena 20 persen rata-rata kandungan bermasalah, dari 20 persen itu kita tandai."

Fasilitas tersebut diberikan Ganjar melalui program Sertifikasi Halal yang dianggarkan dari APBD Jateng. Hingga saat ini, sudah ada sudah ada 2.144 pengusaha UKM di Jateng yang sudah merasakan manfaat fasilitas tersebut.

Catatan kelompok tani Desa Wonosoco Kudus, tahun lalu sebanyak 15 hektare lebih sawah memperoleh klaim AUTP. Total klaim yang diperoleh oleh anggota kelompok tani tersebut adalah Rp 90 juta.

"Karena selain kodrat, tidak ada satu hal pun yang pantas untuk diperbedakan dan gender bukan penghalang meraih kesuksesan," ujar Ganjar Pranowo.

Selain membangun seribu lebih embung, Ganjar kini menghadirkan pembangkit listrik tenaga surya di kawasan pertanian untuk membantu irigasi para petani.

Sejak awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah menganggarkan untuk 200 perkara bantuan hukum per tahun. Artinya hingga akhir 2022 kemarin, sudah ada ribuan warga miskin yang dibantu Ganjar.

Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pondok pesantren mampu menghemat pengeluaran biaya listrik hingga 40-50 persen.

"Bagus. Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga," ujar Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana.