Di Hadapan Petani dan Nelayan Bekasi, Ganjar Pranowo Bicara Pentingnya Satu Data Indonesia

BEKASI - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menemui ribuan petani dan nelayan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (12/12/2023).

Para nelayan mengeluhkan sejumlah persoalan yang dihadapi seperti kesulitan untuk mendapatkan pupuk hingga langkanya BBM jenis solar.

Seorang petani bernama Nurman yang berasal Kabupaten Bekasi ke atas panggung untuk menceritakan kesulitannya. Ia mengeluhkan kesulitan untuk mendapatkan pupuk.

“Banyak Pak pupuk dipersulit, (harga) mahal dan membeli harus pakai KTP. Ketiga namanya petani harga jual padi harus lebih tinggi dari pupuk,” ujar Norman.

Selain petani, Ganjar juga mengajak nelayan yang hadir agar menyampaikan keluh kesah.

Salah satu nelayan bernama, M Nur Rohimin bercerita kesulitan menangkap ikan karena banyak limbah yang bertebaran.

Tidak cuma limbah, ia mengaku juga kesulitan mendapatkan BBM jenis solar untuk melaut.

Menjawab keluh kesah tersebut, Ganjar berbicara mengenai penting satu data Indonesia.

Dengan begitu persoalan yang dihadapi para Petani dan Nelayan bisa segera teratasi karena bisa terdata dengan baik.

“Satu soal pupuk langka, jadi cerita pupuk langka tidak hanya di Jawa Tengah dan saat diperdebatan. Itu seluruh Indonesia, itulah kenapa ide satu data Indonesia khusus pertanian segera dibereskan. Kalau itu sudah beres maka kita tahu alokasi kita tahu bagaimana cara menambahnya dan kita harus tahun cara distribusinya,” ujar Ganjar.

Kebutuhan BBM Bisa Dialokasikan

Sementara menjawab keluhan yang dialami para nelayan, Ganjar kembali berbicara perlunya satu data Indonesia terutama bagi nelayan, agar kebutuhan mereka seperti BBM bisa terpenuhi.

“Presisi data yang tepat termasuk juga bagi nelayan, berapa jumlah nelayan. Data nelayan, kalau kemudian mereka itu sudah jelas profesi nelayan maka kebutuhan BBM bisa dialokasikan,” ungkap Ganjar.

Ganjar: Kami Akan Evaluasi Omnibus Law Cipta Kerja

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, siap mengevaluasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ia menyebut aturan mengenai buruh masih belum tepat.

Hal itu disampaikan usai menghadiri acara konsolidasi UMKM di Gedung Guru, Kabupaten Bekasi, Kamis (14/12/2023).

"Kami akan evaluasi UU Cipta Kerja. Kami bertemu pengusaha bertemu pelaksana dari pemerintah dan buruh. Rasa-rasanya soal perburuhannya kok semuanya tidak nyaman," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, keluhan dan ketidaknyamanan para buruh, harus diakomodir melalui ruang musyawarah agar bisa mufakat.

"Rasa-rasanya kalau buruhnya tidak nyaman, pemerintah juga tidak nyaman, mungkin ada yang keliru. Saya sampaikan di Apindo, kita harus duduk bersama untuk mereview," kata dia.