Terbit
14/12/2023
Diperbarui
14/12/2023

Dialog Bersama APINDO, Ganjar Komitmen Bawa Ekonomi Tumbuh 7 Persen

Ganjar menyebut pembenahan hukum dan APBN juga harus tegak agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di level 7 persen.
dok.is

JAKARTA - Calon Presiden Nomor urut 3, Ganjar Pranowo berdialog dengan pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Senin lalu. Dalam kesempatantersebut, Ganjar menyampaikan komitmen untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di level 7 persen.

Syaratnya, menurut Ganjar yakni penegakan hukum yang kuat dan tidak tebang pilih.

"Penegakan hukum harus kuat untuk ekonomi tumbuh 7 persen, dan kalau kita mau jadi negara maju di 2045, ekonomi tumbuh 7 persen jangan ditawar," ujar Ganjar dalam acara Dialog APINDO Capres 2024: Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029, di Jakarta, Senin, (11/12/2023).

Selain itu, Ganjar juga menyebut pembenahan hukum dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga harus tegak.

Dengan pertumbuhan ekonomi 7 persen, pendapatan per kapita Indonesia bisa menembus US$ 30.000 pada 2045.

Sementara pendapatan per kapita Indonesia baru sebesar US$ 4.100.

"Kalau kita di tahun 2045 kita mau jadi negara maju jangan ditawar 7 persennya," ujarnya.

Selain penegakan hukum, menurut Ganjar langkah selanjutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lewat pendidikan.

"Maka kalau kita bicara kita mau tumbuh ekonomi 7 persen. Termasuk di dalamnya kita punya program agar bagaimana si miskin disabilitas bisa melompat dengan pendidikan, maka jangan ditawar pendidikan ini," terang Ganjar.

Ganjar mengatakan, masalah dunia usaha di Indonesia masih besar. Terutama dalam perizinan.

"Siapa yang bilang di Indonesia ini sudah efektif dalam seluruh pengurusan usahanya. High cost selalu muncul karena mulai dari awal kita sudah menghadapi kesulitan itu," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta W. Kamdani mengaku bahwa para pengusaha memiliki harapan besar terhadap kepemimpinan pemerintahan ke depan.

0Hal ini mengingat APINDO telah mengalami dinamika perjalanan ekonomi dalam negeri selama 71 tahun.

Itu sebabnya, APINDO telah secara konsisten menyusun roadmap atau peta jalan Perekonomian sejak tahun 2004, sebagai kontribusi dunia usaha yang disampaikan kepada seluruh kandidat Calon Presiden.

Peta jalan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kendala, menyampaikan rekomendasi perubahan kebijakan, kelembagaan dan tata kelola dalam mengatasi berbagai kendala pertumbuhan ekonomi.

"Roadmap Perekonomian APINDO juga menjadi semacam guideline bagi pemerintahan baru dalam agenda transformasi perekonomian, penciptaan sense keberlanjutan, serta reformasi struktural secara sektoral dan lintas sektoral," pungkas Shinta.

Ini menjadi bentuk advokasi APINDO atas sejumlah isu strategis untuk mengawal kebijakan dan program kerja dalam transisi menuju kepemimpinan nasional yang baru.

Shinta menambahkan, situasi krisis multidimensi yang sangat menantang dan melambatnya tren pertumbuhan ekonomi global juga dirasakan oleh Indonesia dan menjadi turbulensi bagi perekonomian domestik.

Sehingga, peta jalan ini juga disusun dengan harapan dapat mewujudkan transformasi yang berkelanjutan dan inklusif demi mencapai visi Indonesia maju.