Indonesia di Bawah Kepemimpinan Jokowi

MEMASUKI separuh periode kedua, kepuasan publik terhadapkepemimpinan seorang presiden biasanya cenderung melorot. Hal itu kemudian dibarengi dengan naiknya ketidakpuasan rakyat kepada sang pemimpin.

Namun, yang terjadi pada Presiden Joko Widodo berbeda. Pembangunan nasional yang dia nakhodai tujuh tahun terakhir dianggap telah menuju arah yang benar dan berjalan baik. Sekurangnya, itulah yang tergambar dari tingkat kepuasan masyarakat yang konsisten berada di atas angka 70 persen.

Tingkat kepuasan yang mendekati tiga perempat jumlah penduduk Indonesia itu, tentu menjadi modal sosial yang baik bagi kepemimpinan Jokowi. Utamanya untuk terus melanjutkan rangkaian kebijakan strategis hingga berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2024.

Dilakukan pada medio Januari-Februari 2022, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan: 71 persen rakyat Indonesia puas atas pencapaian kinerja Presiden. Sebanyak 51 persen menyatakan cukup puas dengan kinerja Jokowi, sedangkan yang sangat puas persentasenya di angka 20 persen.

Sisi positif yang banyak direkam publik, antara lain terkait penanganan pandemi Covid-19 melalui kebijakan kombinasi "gas dan rem" untuk menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi.

Kalau mayoritas masyarakat puas, artinya Jokowi dinilai piawai menjalankan orkestrasi kebijakan tersebut. Dan, penting dicatat, konsistensi terhadap tingginya kepuasan kinerja pemerintah ini sejatinya telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.

Masih mengutip Indikator Politik,dalam survei yang diselenggarakan pada 6-11 Desember 2021, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebesar 71,4 persen. Begitupun dengan SMRC pada 8-16 Desember 2021, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi berada di angka 71,7 persen.

Capaian yang ditorehkan Presiden Jokowi ini patut menjadi penanda baru prestasi kepemimpinan. Ada perbedaan mencolok antara Indonesia dulu dan sekarang di bawah kepemimpinan Jokowi.

Tingginya apresiasi rakyat tersebut, sudah pasti, harus direspons dengan kinerja yang lebih keras. Kesungguhan pemerintah dalam membangun infrastruktur, begitu juga konsistensi untuk terus melakukan pemberdayaan yang berpihak pada masyarakat miskin harus dilaksanakan dengan teguh.

Menterengnya rapor Jokowi tentu harus pula dibayar dengan segera membereskan hal-hal yang, bagi sebagian masyarakat yang tidak puas, dianggap masih menjadi akar masalah. Bagaimanapun, 29 persen rakyat yang menyatakan tidak puas merupakan penanda bahwa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf masih perlu penyempurnaan.

Kelangkaan minyak goreng yang berlarut, misalnya, patut menjadi evaluasi pemerintahan di semua lapisan. Di tingkat nasional, presiden mesti memberikan perhatian lebih, kendati persoalan terkait komoditas ini mestinya tuntas di level menteri.

Sementara di tingkat daerah, seperti dilakukan GubernurJawa Tengah Ganjar Pranowo, ia mesti ikut bertanggung jawab memastikan ketersediaan minyak goreng di masyarakat secara wajar.

Pada 5 April 2022, misalnya, Ganjar melakukan sidak kedua lokasi. Pertama, ke distributor minyak goreng PT Perusahaan PerdaganganIndonesia (PPI). Di sana Ganjar mendapati keterlambatan pasokan dan jumlah pasokan minyak goreng ke Jawa Tengah yang tidak sesuai kesepakatan.

Lalu, sidak ke Pasar Bulu Semarang, Ganjar mendapati harga minyak goreng curah yang ternyata hampir sama dengan harga minyak goreng kemasan. Kepada petugas di kedua instansi, Ganjar menyerukan untuk jangan bertindak kebangetan.

”Kita ini pemerintah, harus menjadi institusi yang dipercaya rakyat. Kita mesti serius betul. Karena presiden sudah perintahkan begitu, yang di bawah bekerjanya harus benar. Kalau tidak,kita mendapat tamparan keras dari rakyat,” pesan Ganjar.

Gaya kepemimpinan ala Ganjar, yang kerap disebut menyerupai Presiden Jokowi, memang mesti dikedepankan dalam situasi seperti saat ini. Langsung terjun ke lapangan, mencari solusi terhadap setiap masalah, dan bertindak tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.

Presiden Jokowi, memasuki separuh terakhir periode keduanya, mestinya sudah tidak punya beban lagi untuk menggenjot kencang semua aktivitas pembangunan. Fokus meninggalkan legacy yang baik, tanpa terganggu ingar bingar politik menuju pesta demokrasi 2024.[]