Tiga Jari Tiga Janji ; Taat pada Tuhan, Patuh pada Hukum, dan Setia pada Rakyat

Assalamu’alaikum Warahmatullahiwabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu.

‍

Yang saya hormati, Ketua KPK, beserta wakil beserta seluruh jajaran, pengawas, para capres-cawapres, Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Prabowo, Pak Gibran, serta hadirin di sini yang hadir dan mewakili Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, dan juga seluruh hadirin yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan, partai-partai pengusung yang hari ini juga ikut hadir.

Suatu ketika saya bertemu dengan anak buah pangkatnya rendah, saya bertanya sangat simple sekali.

Kenapa anda korupsi? Disuruh Pak.

Kalau kamu disuruh, pimpinan minta, katakan 100, berapa yang kamu cari? 200 Pak.

Yang 100 buat siapa? Buat Buat saya. Saya bagi kepada teman-teman.

Lalu apa yang terjadi, yang terjadi nanti akan ditiru oleh semuanya.

Bapak, Ibu, cerita pendek ini kemudian saya balik, saya dalami lagi, bagaimana menurut Anda kita harus mencegah korupsi?

Gampang Pak. Ada teladan atau contoh dari pimpinan tidak?

Pak, kalau tidak ada, jangan mimpi tinggi-tinggi, jangan ngomong muluk-muluk.

Karena itulah sebenarnya praktek yang dihadapi dalam birokrasi.

Bapak, Ibu sekalian, kejadian itu kira-kira di tahun 2014.

Dan di tahun 2013 KPK pernah datang dalam sebuah kontestasi pilkada di Jawa Tengah.

Sebuah pertanyaan disampaikan pada calon-calon. Kira-kira seperti ini.

Suasana lebih pada dialogis. Dan pada saat itulah, semua punya komitmen tinggi.

Maka sebenarnya yang kita tunggu adalah bagaimana praktek itu berjalan.

Maka Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, saya senang hari ini saya bisa bersama Pak Mahfud.

Saya punya beberapa slide yang bisa saya ceritakan.

Pada saat saya bertemu dengan pengusaha, awalnya terjadi cerita atau rumor.

Bahwa yah, kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud jangan-jangan ini dilibas semuanya.

Kalau kami mengonfirmasi kepada para pengusaha, benarkah kejadian itu.

Benarkah perasaan itu yang Anda rasakan? Tidak Pak.

Kalau kami berusaha dan ada kepastian hukum maka pada saat itulah sebenarnya kenyamanan.

Kami akan terjadi kami hanya memberikan contoh saja bahwa komitmen itu ditunjukkan dengan sebuah bukti seperti apa yang tadi ditampilkan di depan.

Yang berikutnya juga, bagaimana kemudian dari komitmen itu mesti kita wujudkan dalam gerak nyata.

Kami sebut-sebut Gaspol, menggandakan anggaran, bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi dihitung betul-betul, governance dilakukan, hukum ditegakan.

Pasti pendapatan akan mengalir dengan baik karena potensi kita tinggi.

Yang berikutnya adalah sikat KKN dan birokrasi dipoles dengan digitalisasi.

Karena kalau regulasi sudah baik, sistem kelembagaannya sudah baik, maka aktor yang mesti kita pilih juga harus baik.

Maka pada tingkat berikutnya Bapak Ibu, kami punya beberapa catatan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian.

Inilah beberapa cara mencegah menurut kami.

Yang pertama digitalisasi sistem keuangan dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan.

Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak, maka mesti ada pembatasan.

Kalau tidak salah yang 100 juta itu mesti menjadi komitmen.

E-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban.

Dan tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana, mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi.

Dan itu adalah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, memimpin pemberantasan korupsi secara langsung.

Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan koordinasi di antara kelembagaan yang ada dari Aparat Penegak Hukum (APH).

Kemenangan penuh untuk investigasi yang mengembalikan independensi KPK.

Dan ketika KPK independent, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting, tidak untuk bisa diintervensi oleh siapapun.

Kejaksaan kepolisian juga bisa mendorong transparansi proses untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi.

Dan tentu saja instrumen LHKPN. Bapak, Ibu, LHKPN bukan cerita yang sulit.

Kami di ruangan ini, pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan.

Karena ketika macet, ternyata kuncinya gampang, undang KPN suruh ngisi saat itu selesai semuanya.

Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, dan pencegahan kita lakukan.

Melibatkan pemerintah dan KPK dan dunia usaha termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus.

Dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasianya dan tentu dengan anonim dan evidence based yang memang betul-betul terjadi.

Bapak, Ibu, regulasi yang punya efek jera ini betul-betul mesti didorong agar konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu.

Dan tentu saja menegakkan kode etik, lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil tadi di LHKPN, dan meminimalisasi rangkap jabatan.

Dan lalu, kalau itu tidak jera different effect-nya adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu.

Dan, Bapak-Ibu, wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU dan pengesahan RUU perampasan aset.

Inilah respon yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang.

Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi komitmen ini bisa berjalan kalau ada contoh.

Maka, sinergi antaralembaga menjadi penting.

Kenapa TNI menjadi penting?

Kita melihat yang ilegal ekonomi termasuk tadi tambang-tambang ilegal apalagi yang di perbatasan, rasanya penegak hukum perlu dibantu.

Karena situasi-situasi yang sulit, yang kadang-kadang mereka di-backup oleh kekuatan-kekuatan yang luar biasa, maka tindakan luar biasa juga harus bisa dilakukan, tanpa itu tidak akan berjalan.

Peningkatan transparansi untuk penanganan kasus korupsi sehingga orang tahu sampai di mana, berjalan atau tidak, dan mempererat koordinasi antara penegak hukum yang tadi disampaikan.

Termasuk cross-check berkala anggaran dari seluruh lembaga yang mengelola anggaran, termasuk publikasi hasil audit lembaga.

Ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Apapun dalam pemerintahan, dalam kekuasaan, kepercayaan adalah nomor satu. Kalau tidak, merosot. KPK sendiri mengakui itu.

Inilah rebound yang mesti kita lakukan karena penanganan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tapi tanggung jawab kita semua.

Dan APH serta inspektorat inilah yang mesti meningkatkan surveillance kegiatan transaksi sehingga PPATK juga menjadi kontributor yang penting serta penekanan dan penalti antikorupsi untuk inspektor.

Bapak-Ibu, cerita-cerita inilah yang kemudian bisa kita berikan untuk memberikan kepada masyarakat keyakinan apa yang mesti kita kerjakan agar kita bisa melakukan itu dengan baik.

Dan itulah nilai yang mesti kita dorong : kita taat pada tuhan, kita patuh pada hukum dan kita setia pada rakyat.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

‍